Hak Guna Bangunan Perorangan
1. UU No. 5/1960
2. UU No. 21/1997 jo.
UU No. 20/2000
3. PP No. 48/1994 jo.
PP No. 79/1996
4. PP No. 40/1996
5. PP No. 24/1997
6. PP No. 13/2010
7. KEPPRES No.
32/1979
8. PMNA No. 3/1997
9. PMNA/KBPN No.
3/1999
10. PMNA/KBPN No.
9/1999
11. Peraturan KBPN RI
No. 3/2006
12. Peraturan KBPN RI
No. 4/2006
13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007
14. PP No. 128 Tahun 2015
1. Formulir
permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup
2. Surat Kuasa
apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas
(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan
tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan
pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
1. Formulir
permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup
2. Surat Kuasa
apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas
(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan
tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan
pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan
• 38 (tiga puluh
delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2
• 57 (lima puluh
tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2
• 97 (sembilan puluh
tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m2
Catatan: Jangka Waktu tidak termasuk waktu yang
diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI
maupun sebaliknya
T = (2‰
x Nilai
Tanah) + Rp100.000,00