1. UU No. 5/1960
2. UU 21/1997 jo.
UU 20/2000
3. UU No. 40/2007
4. PP No. 24/1997
5. PP No. 13/2010
6. PMNA/KBPN No. 3/1997
7. SE KBPN-600-1900
tanggal 31 Juli 2003
8. PP No. 128 Tahun
2015
1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan
ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa
apabila dikuasakan
3. Fotocopy
identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta
Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Untuk perorangan
yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan
Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan
perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat
setempat.
7. Untuk instansi
dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama
Instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat
perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang
T = (1‰x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00.
