1. UU No. 5/1960
2. UU No. 11/1992
3. UU No. 21/1997 jo.
UU No. 20/2000
4. UU No. 25/2007
5. UU No. 40/2007
6. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996
7. PP No. 40/1996
8. PP No. 24/1997
9. PP No. 13/2010
10. KEPPRES No.
32/1979
11. PMNA/KBPN No.
3/1997
12. PMNA/KBPN No.
2/1999
13. PMNA/KBPN No.
3/1999
14. PMNA/KBPN No.
9/1999
15. Peraturan KBPN RI
No. 3/2006
16. Peraturan KBPN RI
No. 4/2006
17. Peraturan KBPN RI
No. 7/2007
18. PP No. 128 Tahun 2015
1. Formulir
permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup
2. Surat Kuasa
apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas
(KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda
Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Ijin Lokasi atau
Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Proposal/Rencana
Pengusahaan Tanah
7. Foto copy SPPT PBB
Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,
penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat
pendaftaran hak)
8. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan
ketentuan
• 38 (tiga puluh
delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2
• 57 (lima puluh
tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2
• 97 (sembilan puluh
tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m2
Catatan:
Jangka Waktu tidak termasuk waktu yang
diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI
maupun sebaliknya
T = (2‰
x Nilai
Tanah) + Rp100.000,00
