1. UU No. 5/1960
2. UU No. 21/1997 jo.
UU No. 20/2000
3. PP No. 48/1994 jo.
PP No. 79/1996
4. PP No. 40/1996
5. PP No. 24/1997
6. PP No. 13/2010
7. KEPPRES No.
32/1979
8. PMNA/KBPN No.
3/1997
9. PMNA/KBPN No.
3/1999
10. PMNA/KBPN No.
9/1999
11. Peraturan KBPN RI
No. 3/2006
12. Peraturan KBPN RI
No. 4/2006
13. Peraturan KBPN RI
No. 7/2007
14. PP No. 128 Tahun
2015
1. Formulir permohonan
yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa
apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas
(KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan
tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan
pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB
Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,
penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat
pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan
ketentuan
• 38 (tiga puluh
delapan) hari untuk:
- Tanah pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak
lebih dari 2.000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)
• 57 (lima puluh
tujuh) hari untuk:
- Tanah pertanian
yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari
2.000 m2 s.d. 150.000 m2
• 97 (sembilan puluh
tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m2
Catatan:
Jangka Waktu tidak termasuk waktu yang
diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI
maupun sebaliknya
T = (2‰
x Nilai
Tanah) + Rp100.000,00
